Harta waris yang Tak Dibagi

HARTA WARISAN YANG TAK DIBAGI

Kronologi Kasus

    Cipto Darsono seorang bapak yang mempunyai dua istri, istri pertama sudah meninggal dunia, sedangkan istri kedua masih hidup dan biasa dipanggil Mbok Jembleh. Dari istri pertama Cipto Darsono memiliki seorang anak perempuan bernama Sainem. Karena dari istri kedua Cipto tidak mempunyai anak, maka Cipto mengadopsi seorang anak laki-laki bernama Sukirman. Jadi keluarga yang hidup serumah dengan Cipto ada tiga orang, yaitu Mbok Jembleh, Sainem dan Sukirman.

Semasa hidup Cipto mempunyai tanah yang banyak, diantaranya:

1.Sawah seluas 0,185 Da persil No. 80 a S IV

2.Sawah seluas 0,177 Da dan

3.Tanah pekarangan seluas 39 ubin persil No. 81, di Komplek GOR Kel. Sidanegara, Kab. Cilacap

Kemudian oleh Cipto tanah pekarangan seluas 39 ubin itu dihibahkan kepada Sainem seluas 20 ubin, sedang 19 ubin sisanya diberikan kepada Sukirman anak angkat Cipto yang dirawatnya sejak masih bayi. Penghibahan tanah pekarangan tersebut dicatatkan pada Kantor Kelurahan setempat.

Pada tahun 1985, Cipto meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang seperti yang telah disebutkan di atas. Dan juga meninggalkan sejumlah harta warisan berupa sejumlah tanah sawah yang belum dibagi.

Tanah warisan berupa sejumlah tanah sawah tersebut seharusnya dibagi untuk semua ahli waris. Namun ternyata tanah sawah tersebut dijual oleh Sainem dan Sadirman (keponakan Cipto Darsono) kepada Wardi, Sri Mulyani dan Suroso. Padahal sawah yang dijual tersebut menghasilkan gabah 4 ton/tahun yang selama ini menghidupi Cipto dan keluarganya.

Karena musyawarah tidak berhasil menyelesaikan masalah tanah warisan Cipto almarhum, akhirnya Sukirman untuk dirinya sendiri dan mewakili janda Mbok Jembleh, mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri sebagai Penggugat melawan para Tergugat yaitu Sainem, Sardiman, Wardi, Sri Mulyani dan Suroso.

Kemudian dengan pertimbangan yang intinya bahwa memang harta warisan berupa tanah yang ditinggalkan oleh Cipto belum dibagi, sehingga Pengadilan Negeri mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keputusan Pengadilan membenarkan gugatan yang diajukan oleh Sukirman dan Mbok jembleh bahwa tanah yang dijual harus dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu Mbok Jembleh.

Namun dalam hal ini pihak para Tergugat tidak mau mengalah begitu saja, mereka kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Dan hasil dari Pengadilan Tinggi nampaknya tidak dapat membuat mereka lega, karena Pengadilan Negeri menganggap bahwa alasan dan pertimbangan Hakim Pertama yang menjadi dasar putusannya telah tepat dan benar. Tidak berhenti sampai di situ, akhirnya mereka para tergugat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sainem pribadi merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, karena posisi Sainem sendiri terhadap harta warisan tersebut merupakan salah satu ahli waris yang sah, karena Sainem merupakan anak kandung satu-satunya. Atas pertimbangan ini Sainem merasa bahwa tindakannya menjual sebagian tanah waris yang belum dibagi tersebut adalah sah. Berbeda dengan Sardiman yang juga menjual sebagian tanah waris tersebut, tindakan yang dia lakukan tersebut tidak mempunyai dasar hukum, karena dia bukan merupakan ahli waris dari Cipto Darsono.

Dengan berbagai pertimbangan ulang, maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh para penggugat. Dan Mahkamah Agung memutuskan bahwa Wardi, Sri Mulyani dan Suroso (pihak yang membeli tanah dari Sainem dan Sadirman) dinyatakan dihukum dengan mengosongkan tanah yang sudah dibeli, dan Mbok Jembleh masih berhak menikmati seluruh peninggalan harta peninggalan Cipto Darsono.[1]

Waris dalam Konsep Hukum Perdata

Konsep waris berikut ini merupakan konsep yang diambil dari pasal-pasal KUH Perdata yang menjadi dasar analisis kasus yang penulis angkat

Menurut K.U.H Perdata bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup.[2] Subekti mengatakan bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dalam hukum waris juga berlaku suatu asas, bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. [3]

Dalam pasal 830 disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian.[4] Jadi kematian orang yang meninggalkan harta merupakan syarat dari terjadinya pewarisan. Dengan meninggalnya orang yang memiliki harta warisan, maka beralihlah harta warisan itu kepada ahli waris

Adapun dalam kaitannya siapa yang berhak menjadi ahli waris adalah sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 832 KUH Perdata, yaitu:

1. Para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin

2. Suami istri yang hidup terlama

ahli waris karena hubungan darah telah ditegaskan dalam pasal 852 KUH Perdata. Ahli waris karena karena hubungan darah ini yaitu anak atau sekalian keturunan mereka, baik anak sah maupun luar kawin.

Menurut pasal 833 ayat I KUH Perdata bahwa yang dapat diwariskan atau obyek kewarisan adalah segala barang yang dimiliki si pewaris, segala hak dan segala kewajiban dari si pewaris.[5]

Menurut pasal 834 BW menyebutkan bahwa seorang ahli waris dapat menuntut apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris, si ahli waris boleh mengajukan gugatan baik untuk seluruhnya apabila ia adalah ahli waris satu-satunya atau hanya sebagian apabila ada beberapa ahli waris yang lain.[6]

Dalam pasal 839 disebutkan bahwa orang yang dikecualikan dari pewarisan, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmati sejak warisan itu jatuh.[7]

Pasal 852 BW menyatakan tentang warisan suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si suami atau istri yang hidup terlama, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal, maksudnya apabila perkawinan suami istri itu adalah untuk kedua kali atau lebih, dan dari perkawinan yang dahulu ada anak-anak atau keturunannya, maka si istri atau suami yang baru tidak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar dari pada bagian warisan yang akan diterima oleh anak dari hasil perkawinan yang terdahulu. Dalam pasal ini juga disebutkan bahwa apabila sejumlah harta warisan telah dihibahkan, maka bagian warisan ahli waris yang ada harus dikurangi sejumlah harta yang dihibahkan.[8]

Analisis Kasus

Kasus waris merupakan kasus yang seringkali muncul setelah pewaris meninggal. Kasus-kasus yang santer adalah tentang perebutan harta waris antara ahli waris, sifat keserakahan mereka muncul dengan keinginan untuk memiliki sebagian besar atau seluruh harta warisan yang ditinggalkan.

Namun dalam kejadian ini, kasus waris yang diangkat tidak sampai pada perebutan harta warisan, melainkan penyalahgunaan harta warisan sebelum terlebih dahulu harta waris itu dibagi.

Kasus ini dapat memperoleh kepastian hukum, karena dari kepastian hukum itu yang menentukan apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban khususnya yang terkait dengan kasus waris ini.

Kematian orang yang mempunyai harta merupakan syarat terjadinya pewarisan, hal ini sesuai dengan pasal 830. Sehingga Sejak Cipto Darsono meninggal dunia, maka terjadilah pewarisan yang dalam hal ini orang yang berhak adalah Mbok Jembleh dan Sainem. Adapun Sukirman tidak termasuk kedalam orang yang berhak menerima warisan yang ditinggalkan Cipto Darsono, karena Sukirman merupakan anak adopsi atau anak angkat. Akan tetap Cipto Darsono telah menunjukkan keadilannya sebagai seorang Ayah dengan menghibahkan sejumlah bagian tanah pekarangan. Dan menurut pasal 832 BW telah diatur tentang siapa saja yang berhak menerima harta warisan, dan anak adopsi tidak termasuk di dalamnya. Sedangkan Mbok Jembleh merupakan orang dalam kategori suami istri yang hidup terlama, dan Sainem merupakan orang dalam kategori keluarga sedarah, jadi keduanya dianggap berhak menerima harta warisan dari Cipto Darsono.

Harta yang ditinggalkan Cipto Darsono berupa tanah sawah merupakan obyek waris, hal ini sesuai dengan pasal 833 ayat I KUH Perdata. Dalam kenyatannya, harta warisan yang ditinggalkan oleh Cipto Darsono tidak terbagi dan tidak dilakukan pembagian setelah Cipto Darsono meninggal. Sainem yang merasa dirinya berhak atas seluruh harta peninggalan Ayahnya, kemudian dia bersama Sardiman (keponakan Cipto Darsono) menjual tanah warisan tersebut tanpa sepengetahuan Mbok Jembleh kepada Wardi, Sri Mulyani dan Suroso. Sainem menjual tanah tanpa seizin Mbok Jembleh kemungkinan karena Sainem berfikir bahwa Mbok Jembleh bukanlah Ibu kandungnya. Namun menurut pasal 832 Mbok Jembleh termasuk sebagai orang yang berhak mendapat warisan tersebut, jadi meski Sainem juga berhak dan ingin menjual tanah tersebut, seharusnya dia meminta izin atau seharusnya dimusyawarahkan dengan Mbok Jembleh.

Dari kronologi kasus di atas tidak bisa diketahui dengan jelas bahwa, apa sebenarnya motif Sainem menjual tanah tersebut?. Kalau memang Sainem menjual tanah tersebut untuk kepentingan pribadi, maka jelas tindakan Sainem ini akan sangat merugikan Mbok Jembleh, karena sejak Cipto Darsono masih hidup, tanah sawah itulah yang memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Namun dalam kronologis juga dituliskan bahwa setelah Sainem menjual tanah warisan tersebut, di sana sempat terjadi musyawarah namun tetap tidak mampu menyelesaikan masalah. Maka dapat disimpulkan bahwa Sainem menjual tanah itu untuk keperluan pribadi, padahal dia sudah mendapatkan hibah tanah pekarangan sewaktu Ayahnya masih hidup.

Sukirman dalam hal ini meski bukan termasuk sebagai orang yang berhak mendapatkan warisan, dia mewakili Mbok Jembleh untuk menuntut hak yang seharusnya didapatkan oleh Mbok Jembleh kepada Pengadilan Negeri. Yang dilakukan Sukirman ini dibenarkan dalam BW pasal 834 mengenai kebolehan ahli waris menuntut hak waris penuh apabila dia satu-satunya ahli waris, dan menuntut sebagian apabila ada ahli waris lain. Ternyata putusan sidang Pengadilan Negeri pun memihak kepada Mbok Jembleh, karena memang dapat dipastikan bahwa Mbok Jembleh berhak menikmati harta warisan tersebut selama Mbok Jembleh belum menikah lagi atau meninggal dunia. Ketika Sainem mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi pun hasilnya tetap sama seperti putusan pada Pengadilan Negeri. Hal-hal yang perlu dijadikan pertimbangan adalah, apakah tanah tersebut setelah ditinggal mati oleh Cipto Darsono masih dinikmati oleh Mbok Jembleh? Dan apakah tanah tersebut masih atas nama Cipto Darsono?. Apabila bisa dibuktikan bahwa sebelum dijual tanah tersebut masih atas nama Cipto Darsono, maka tiga orang tergugat (yang membeli tanah dari Sainem dan Sardiman) tidak dapat mempertahankan tanah yang dibeli dari Sainem dan Sardiman, walaupun mereka dapat menunjukkan bukti pembelian tanah. Akan tetapi apabila diteliti lebih lanjut, maka tergugat yang membeli tanah tersebut berhak mendapat perlindungan hukum, karena ketika membeli tanah tersebut mereka terlepas dari latar belakang tanah tersebut apakah mereka membeli dari pemilik tanah yang sah atau tidak, apabila telah terjadi transaksi maka tanah itu adalah milik mereka.

Disamping itu tentang apa yang dilakukan Sainem menjual tanah tersebut bisa dikatakan sah, karena Sainem merupakan anak kandung satu-satunya Cipto Darsono. Dan juga berdasarkan pasal 852 BW, bahwa bagian istri yang hidup terlama tidak akan mendapatkan bagian lebih besar dari pada anak kandung dari istri terdahulu. Di sini yang perlu digaris bawahi adalah tanah yang dijual oleh Sainem bukan seluruh tanah, akan tetapi hanya sebagian saja, dan sebagian yang lain dijual oleh Sardiman (keponakan Cipto Darsono). Hanya saja kurang jelas bahwa apakah yang dijual oleh Sainem adalah bagian yang lebih besar dari pada yang dijual oleh Sardiman? Ataukah sama besarnya?.

Apabila dilihat dari pihak Sardiman, posisi Sardiman sendiri adalah lemah. Dia tidak mempunyai dasar hukum untuk menjual tanah warisan tersebut, karena Sardiman bukanlah ahli waris dari harta peninggalan pamannya, sehingga ia tidak berhak menjual dan menguasai tanah tersebut. Maka putusan yang paling tepat adalah seperti apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, juga sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 839 BW. Sehingga dari keputusan ini memunculkan putusan bahwa, orang yang telah membeli tanah dari Sardiman inilah yang harus dikembalikan, dan kemudian dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Mbok Jembleh.

Kesimpulan

Dalam penyelesaian masalah terkait dengan waris di Indonesia mempunyai dua alternatif pilihan. Yang pertama Pengadilan Negeri yang mempergunakan prinsip KUH Perdata atau hukum BW, dan yang kedua adalah Pengadilan Agama yang menggunakan prinsip Hukum Waris Islam yang dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam.

Hukum di Indonesia memberikan kebebasan memilih Pengadilan mana diantara kedua badan Peradilan tersebut yang akan dijadikan sebagai badan penyelesaian masalah kewarisan.

Sesuai dengan kronologi kasus di atas, apabila ada ahli waris yang ingin memanfaatkan harta warisan sesuai dengan kehendaknya, maka seharusnya para ahli waris segera mengurus pembagian harta waris segera setelah si pemilik harta meninggal. Jika mereka ingin diselesaikan secara agama maka pergi ke Pengadilan Agama, dan apabila ingin dilaksanakan dengan KUH Perdata maka pergi ke Pengadilan Negeri.

Dan kasus di atas menunjukkan bahwa para ahli waris memilih Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perkara waris. Hanya saja yang disayangkan, kenapa sebelumnya tidak dilakukan pembagian warisan agar bagian-bagian tersebut jelas, dan masing-masing ahli waris mengetahui haknya masing-masing, agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Kalaupun ada sengketa, maka akan dapat cepat diselesaikan karena pembagian warisan telah dilaksanakan.

[1] Kronologi kasus ini dimbil dari Internet Hot Spot Matos, tgl. 2 Januari 2008 dengan redaksi yang telah di revisi.

[2] Saifullah, Konsep Dasar Hukum Perdata, (Malang: Fakultas Syari’ah UIN Malang, 2004), hlm. 84

[3] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermesa, 2005), hlm. 95-96

[4] Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006). Hlm. 222

[5] Saifullah, Op.cit., Hlm. 85

[6] Subekti, Tjitrosudibio, Op.cit., Hlm. 222

[7] Ibid., Hlm. 839

[8] Ibid., Hlm. 226

Read More

Makalah Ijma' dan kehujjahannya

IJMA’ DAN KEHUJJAHANNYA

Disusun Guna Memenuhi Tugas

Mata Kuliah : Ushul Fiqih

Dosen Pengampu : Dr. H.M. Sa’ad Ibrahim, MA.

     Disusun oleh:

Destia Rahmahidayani         (12220005)

Abdul Habib Mudzakiri       ( 12220019)

Mitsnein Luthfie                    (12220022)

FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................................................................     vi

DAFTAR ISI..................................................................................................................     vii

PENDAHULUAN............................................................................................................     1

POKOK PEMBAHASAN................................................................................................      2

PEMBAHASAN..............................................................................................................      3

PENGERTIAN DAN FUNGSI  IJMA’.............................................................................      3

RUKUN-RUKUN  IJMA’..............................................................................................        6

SYARAT IJMA’.............................................................................................................      7

KEHUJJAHAN IJMA ‘.................................................................................................         8

MACAM-MACAM IJMA’...........................................................................................         11

FUNGSI  IJMA’............................................................................................................      12

PROBLEMATIKA  IJMA’..........................................................................................         13

KESIMPULAN............................................................................................................       14

PENUTUP....................................................................................................................      15

DAFTAR PUSTAKA..................................................................................................         16

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke haribaan Penguasa Semesta yang meluapkan samudra-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan makalah ini sebagai tugas mata kuliah Ushul fiqh.

 Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rosululloh SAW yang telah menyingkap tabir kejahiliyyahan menuju era kebebasan berfikir yakni Din Al Islam. Dengan terselesaikannya makalah ini, penulis menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terimakasih, khususnya kapada yang terhormat Bapak Dr. H.M. Sa’ad Ibrahim, MA. selaku pembimbing yang telah mengarahkan kami sehingga dapat menyelesaikan tugas ini

Semoga Allah SWT melimpahkananugrahcinta-Nya padakitasemua. Sehingga kita memiliki hati yang senantiasa dipenuhi oleh aura cinta-Nya yang murni.

 Sebagaimanusia yang takluputdarisalah.Penulis pun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan.Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapakan saran dan kritik konstruktif demi penyempurnakan makalah ini. Semoga makalah ini bias bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi mahasiswa luas secara umum, dengan izin-Nya

                                                                                                  Malang ,12- September - 2013

BAB I

PENDAHULUAN

Harus dikemukakan sejak awal bahwa ijma’ itu tidak terlepas dari penyandaran terhadap Al-Qur’an dan As-Sunnah, . Sebagai doktrin dan dalil syari’ah, ijma’ pada dasarnya ijma’ merupakan dalil rasional. Teori ijma’ juga jelas bahwa ia merupakan dalil yang menuntut bahwa banyak konsensus mutlak dan universal sajalah yang memenuhi syarat, sekalipun konsensus mutlak mengenai materi ijma’ yang bersifat rasional sering kali sulit terjadi. Adalah wajar dan masuk akal untuk hanya menerima ijma’ sebagai realitas dan konsep yang falid dalam pengertian relative, tetapi bukti factual tidak cukup untuk menentukan universalitas ijma’. Definisi klasik dan syarat esensial ijma’ sebagai mana ditetapkan oleh ulama-ulama ushul, adalah sangat jelas bahwa tak kurang dari konsensus universal sarjana-sarjana muslim dapat dianggap sebagai ijma’ yang meyakinkan. Oleh karena itu tidak ada sedikitpun ruang bagi ketidak sepakatan, atau ikhtilaf, mengenai konsep ijma’. Teori ijma’ juga tidak mau menerima gagasan relatifitas atau tidak mau menerima kesepakatan darinya............................

Ijma’ merupakan kebulatan pendapat semua ahli ijtihad pada suatu masa atas hukum syara’ . oleh karena itu , menurut Hanafi , dalam ijma’ terkandung hal-hal berikut :

1.      Kebulatan dapat terwujud apabila pendapat seseorang sama dengan pendapat lain.

2.      Apabila ada yang tidak sependapat , tidak akan ada ijma’ tanpa kesepakatan secara keseluruhan ijma’ , tidak terjadi , tetapi pendapat terbanyak dapat dijadikan hujjah

3.      Jika pendapat di suatu masa tersebut hanya keluar dari seorang mujtahid , bukan termasuk ijma’

4.      Kebulatan pendapat harus real , artinya semua menyatakannya , baik dengan lisan , tulisan , atau isyarat .

5.      Kesepakatan yang dimaksudkan hanya berlaku untuk mujtahid , bukan yang lainnya .[1]

6.      Kebulatan pendapat dari kelompok tertentu , bukan merupakan ijma’ , sebab ijma’ disini adalah ijma’ ummah seluruh umat bersepakat .

                        Terjadinya ijma’ disebabkan oleh berbagai hal yaitu :

1.      Karena pernah terjadi , dan hal itu diakui secara mutawatir .

2.      Pada masa awal islam , para mujtahid masih sedikit dan terbatas sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan ijma’ dan menetapkan suatu hukum. Akan tetapi , melakukan ijma’ yang diakui validitasnya oleh ulama ahli ushul , hanyalah ijma’ sahabat, karena jumlah sahabat yang sedikit pada zamannya. Sahabat adalah orang yang bertemu , bergaul dengan Nabi SAW. dan banyak menyaksikan sebab-sebab turunnya ayat al-qur’an .

3.      Ijma’ tidak akan terjadi , tidak akan ada dan tidak akan pernah ada , karena persoalan agama ,sejak diutusnya nabi hingga kiamat , merupakan masalah yang disepakati .[2]

II.                Pokok Pembahasan

a.       Pengertian dan fungsi ijma’

b.      Rukun-rukun ijma’

c.       Syarat ijma’

d.      Kehujjahan ijma’

e.       Macam-macam ijma’

f.       Fungsi ijma’

g.      Problematika ijma’

BAB II

PEMBAHASAN

A.       Pengertian dan fungsi ijma’

Secara etimologi, ijma’ berarti “kesepakatan” atau konsensus.[3] Pengertian ini dijumpai dalam Al-Qur’an surat An-nisa (115) :

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًاوَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.(QS.An-Nisa’:115)"[4]

           

Pengertian etimologi kedua dari ijma’ adalah  (ketetapan hati untuk melakukan sesuatu). Pengertian kedua ini ditemukan dalam surat Yunus, 10: 71:

... maka bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah) sekutu-sekutumu..

           

Perbedaan antara pengertian kedua terletak pada kuantitas (jumlah) orang yang berketetapan hati. Pengertian pertama mencukupkan satu tekad saja, sedangkan untuk pengertian kedua memerlukan tekad kelompok.[5] Perbedaan rumusan itu dapat dilihat dari beberapa rumusan atau definisi ijma’ sebagai berikut:

 a) Al-Ghazali merumuskan ijma’dengan:

اتِّفَاقُ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةِمُحَمَّدٍ  فِي عَصْرٍ مَا بَعْدَ عَصْرِهِ  عَلَى أَمْرٍ شَرْعِيٍّ

Kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama.

Meskipun dalam istilah ini dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad, namun mencakup jumlah yang luas yaitu seluruh umat Nabi Muhammad atau umat Islam. Pandangan Imam Ghazali ini mengikuti pandangan Imam Syafi’i yang menetapkan ijma’ itu sebagai kesepakatan umat. Hal ini tampaknya didasarkan pada keyakinan bahwa yang terhindar dari kesalahan hanyalah umat secara keseluruhan, bukan perorangan. Namun pendapat Imam Syafi’i ini mengalami perubahan dan perkembangan di tangan pengikutnya di kemudian hari.

       b)      Al-Amidi yang juga pengikut Syafi’iyah merumuskan ijma’:

Ijma’ adalah kesepakatan sejumlah Ahlul Halli wal ‘Aqd (para ahli yang berkompeten mengurusi umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atau hukum suatu kasus.

Kelihatannya Imam al-Amidi membatasi ijma’ itu pada kesepakatan orang-orang tertentu dari umat Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang mempunyai fungsi sebagai pengungkai dan pengikat atau para ulama yang membimbing kehidupan keagamaan umat Islam. Dalam hal ini orang awam tidak diperhitungkan kesepakatannya. Namun lebih lanjut terlihat, bahwa al-Amidi masih memberikan kemungkinan masuknya orang awam dalam penetapan ijma’ dengan ketentuan ia telah mampu berbuat hukum. Untuk maksud ini al-Amidi memberikan alternatif definisi ijma’ sebagai berikut:

Kesepakatan para mukallaf dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus.

Definisi yang dikemukakan ulama Ahl al-Sunnah berkisar di sekitar definisi yang dikemukakan al-Amidi tersebut di atas meskipun berbeda dalam perumusannya, yakni, kesepakatan orang yang bernama ulama atau ahl as-halli wa al-‘aqdi.

     c)      Definisi yang berbeda secara substantial adalah apa yang dikemukakan ulama Syi’ah. Mereka tidak menitikberatkan pada kata ‘semua”. Tetapi cukup pada kelompok atau beberapa orang asalkan kelompok itu mempunyai wewenang dalam menetapkan hukum. Untuk tujuan ini ulama Syi’ah merumuskan definisi ijma’ sebagai berikut:

Kesepakatan suatu komunitas karena kesepakatan mereka dalam menetapkan hukum syara’

Ulama Syi’ah tidak mengharuskan kesepakatan menyeluruh dan mencukupkan dengan kesepakatan kelompok, karena menurut mereka kesepakatan kelompok ini bukan untuk menetapkan hukum tersendiri di luar apa yang telah ditetapkan olah Qur’an dan Sunnah. Bagi mereka ijma’ itu hanya untuk menemukan adanya Sunnah yaitu ucapan atau perbuatan seseorang yang dianggap ma’shum atau terbebas dari dosa yang dalam hal ini, menurut mereka, adalah Nabi Muhammad dan Ahlul bait (Keturunan Nabi dari Fathimah serta Hasan dan Husen).

    d)     Al-Nazham (pemuka kelompok Nazhamiyah, satu pecahan dari Mu’tazilah) mengemukakan rumusan lain tentang ijma’.

Setiap perkataan yang hujjahnya tidak dapat dibantah.

Maksudnya: “Setiap ucapan atau pendapat yang dapat ditegakkan sebagai hujjah syari’iyah, meskipun ucapan seseorang”.[6]

       B.      Rukun- Rukun Ijma’

Dalam definisi ijma telah disebutkan bahwa ia adalah : kesepakatan para mujtahid lah teknis hukum atau dari umat islam pada suatu masa atas hukum Syara definisi ini dapat di ambil kesimpulan bahwa rukun ijma dimana menurut Syar’i ia tidak akan terjadi kecuali dengan keberadaanya, adalah empat, yaitu:

           

 Pertama: adanya sejumlah para mujtahid pada saat terjadinya suatu peristiwa karena sesungguhnya kesepakatan tidak mungkin dapat tergambar kecuali pada sejumlah pendapat, dimana masing-masing pendaapat sesuai dengan pendapat lainya. Maka kalau sekiranya pada suatu waktu tidak terdapat sejumlah para mujtahid, Misalnya tidak ditemukan seorang mujtahid sama sekali, atau hanya di temukan seorang mujtahid, maka secara Syara’ tidak akan terjadi ijma’ pada waktu itu. Oleh karena inilah, maka tidak ada ijma’ pada masa Rosululloh SAW ., karena hanya belio sendirilah mujtahid waktu itu.

           

Kedua: adanya kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan umat islam terhadap hukum Syara mengenai suatu kasus atau peristiwa pada waktu terjadinya tanpa memandang negeri mereka, kebangsaan mereka, ataupun kelompok mereka. Maka kalau seandainya para mujtahid negeri makkah dan madinah saja ataupun para mujtahid negri irak saja, atau mujtahid negeri hijaz saja, atau para mujtahid ahli bait, atau para mujtahid ahli sunah, bukan mujtahid golongan Syi’ah sepakat atas hukum Syara’ Mengenai suatu peristiwa, maka dengan kesempatan kusus ini tidaklah sah ijma’ Menurut Syara’. Karena ijma’ itu tidak bisa terjadi kecuali dengan kesempatan umum dari semua mujtahid dunia islam pada masa suatu kejadian selain mujtahid tidak masuk penilaian.

           

Ketiga: Bahwasanya kesepakatan mereka adalah dengan mengemukakan pendapat masing-masing orang dari para mujtahid itu tentang pendapatnya yang jelas mengenai suatu peristiwa, baik penyampaian pendapat masing-masing mujtahid itu berbentuk ucapan, misalnya Ia memberikan fatwa mengenai peristiwa itu, atau berbentuk perbuatan, misalnya ia memberikan suatu putusan mengenainya; baik masing-masing dari mereka mengemukakan pendapatnya pendapat mereka, atau mereka menemukakan pendapat, mereka secara kolektif, misalnya para mujtahid di dunia islam mengadakan suatu konggres pada suatu masa terjadinya suatu peristiwa, dan peristiwa itu dihadapkan kepada mereka, dan setelah mereka bertukar orientasi pandangan, maka mereka seluruhnya sepakat atau satu hukum mengenainya.

           

Keempat: bahwa kesepakatan dari seluruh mujtahid atau suatu hukum itu terealisir. Kalau sekiranya kebanyakan dari mereka sepakat, maka kesepakatan yang terbanyak iti tidak menjadi ijma’, kendatipun amat sedikit jumlah mujtahid yang menentang dan besar sekali jumlah mujtahid yang sepakat karena sepanjang masih dijumpai suatu perbedaan pendapat, maka masih ditemukan kemungkinan benar pada salah satu pihak dan kekeliruan pada pihak lainya. Oleh karena itu, maka kesepakatan jumlah terbanyak tidak menjadi hujjah Syar’iyah yang pasti dan meningkat.[7]

C.        Syarat Ijma’

            Di samping rukun di atas, Jumhur Ulama ushul fiqh, mengemukakan pula syarat-syarat ijma’, yaitu:

       1)      Yang melakukan ijma’ tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad.

     2)      Kesepakatan itu muncul dari para mujtahid yang bersifat adil (berpendirian kuat terhadap     agamanya).

    3)      Para mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan bid’ah.

Ketiga syarat ini disepakati oleh seluruh ulama ushul fiqh. Ada juga syarat lain, tetapi tidak disepakati para ulama, diantaranya:

     1)      Para mujtahid itu adalah sahabat. 

   2)      Mujtahid itu kerabat Rasulullah, apabila memenuhi dua syarat ini, para ulama ushul fiqh menyebutnya dengan ijma’ shahabat.

    3)      Mujtahid itu adalah ulama Madinah.

   4)      Hukum yang disepakati itu tidak ada yang membantahnya sampai wafatnya seluruh mujtahid yang menyepakatinya.

    5)      Tidak terdapat hukum ijma’ sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang sama.[8]

D.        Kehujjahan Ijma’

            Jumhur ulama ushul fiqh berpendapat apabila rukun-rukun ijma’ telah terpenuhi, maka ijma’ tersebut menjadi hujjah yang qath’i (pasti), wajib diamalkan dan tidak boleh mengingkarinya, bahkan orang yang mengingkarinya dianggap kafir. Di samping itu, permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya melalui ijma’, menurut para ahli ushul fiqh tidak boleh lagi menjadi pembahasan ulama generasi berikutnya, karena hukum yang ditetapkan melalui ijma’ merupakan hukum syara’ yang qath’i dan menempati urutan ketiga sebagai dalil syara’ setelah al-Qur’an dan Sunnah.[9]

           

Alasan Jumhur Ulama ushul fiqh yang mengatakan bahwa ijma’ merupakan hujjah yang qath’i dan menempati urutan ketiga sebagai dalil syara’ adalah:

     1.      Firman Allah swt. Dalam surat al-Nisa’ ayat 59:

Wahai orang-orang yang beriman taatilah Alah dan taatilah Rasul dan uli al-amri di antara kamu...

Menurut Jumhur Ulama ushul fiqh, lafal uli al-amr dalam ayat itu bersifat umum, mencakup para pemimpin di bidang agama (para mujtahid dan pemberi fatwa) dan dunia (pemimpin masyarakat, negara, dan perangkatnya). Ibn ‘Abbas menafsirkan uli al-amr ini dengan para ulama.

           

Ayat lain yang dikemukakan Jumhur Ulama adalah surat al-Baqarah,ayat 143, Ali Imran ayat 110, dan al-Syura ayat 10. Imam Ghazali (450-505 H/1058-1111 M), mengemukakan ayat lain yang dijadikan Jumhur sebagai alasan kehujjahan ijma’ , yaitu firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 115,

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا

Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan bukan jalan orang-orang mu’min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

           

Menurut al-Ghazali, ayat ini menunjukkan bahwa Allah menjadikan orang-orang yang tidak mengikuti cara-cara yang ditempuh umat Islam sebagai orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, dan menentang Allah dan Rasul-Nya hukumnya haram.

    2.      Alasan Jumhur Ulama dari hadits adalah sabda Rasulullah saw.:

Umatku tidak akan melakukan kesepakatan terhadap yang salah. (H.R. al-Tirmidzi)

Dalam lafaz lain disebutkan:

إِنَّ أُمَّتِي لاَ يَجْتَمِعُ عَلىَ ضَلاَلَةٍ

Umatku tidak akan melakukan kesepakatan terhadap suatu kesesatan.

Dalam hadits lain Rasulullah saw. bersabda:

عَلَيْكُمْ باِلجَمَاعَةِ وَإيَّاكُمْ وَالفُرْقَةَ فَإِنََّ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الإِثْنَيْنِ أَبْعُد[10]

Hendaklah kalian berjamaah dan jangan bercerai berai, karena syetan bersama yang sendiri dan dengan dua orang lebih jauh. (HR At-Tirmidzi)

Lebih lanjut Rasulullah saw. bersabda:

منْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ : وَإِنْ صَلَّى وَصَامَم

Dari al-Harits al-Asy’ari dari Nabi SAW bersabda:’Siapa yang meninggalkan jamaah sejengkal, maka telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya kecuali jika kembali. Seseorang bertanya,’ Wahai Rasulullah, walaupun dia sudah mengerjakan shalat dan puasa?’. Maka Rasulullah SAW menjawab:’Walaupun dia shalat dan puasa.’ (HR Ahmad dan at-Turmudzi)

Seluruh hadits itu menurut Abdul Wahhab Khalaf, menunjukkan bahwa suatu hukum yang disepakati seluruh mujtahid sebenarnya merupakan hukum umat Islam seluruhnya yang diperankan oleh para mujtahid mereka. Oleh sebab itu, sesuai dengan kandungan hadits-hadits di atas, tidak mungkin para mujtahid tersebut melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Apabila seluruh umat telah sepakat melalui para mujtahid mereka maka tidak ada alasan untuk menolaknya.[11]

E.         Macam-macam ijma’.

            Adapun ijma’ ditinjau dari segi cara menghasilkanya, maka ia ada dua macam yaitu:

Pertama: Ijma’ Sharih, yaitu: kesepakatan para mujtahid suatu masa atas hukum suatu kasus, dengan cara masing-masing dari mereka menemukakan pendapatnya secara jelas melalui fatwa atau putusan hukum. Maksudnya bahwasanya setiap mujtahid mengeluarkan pernyataan atau tindakan yang mengungkapkan pendapatnya secara jelas.

Kedua: Ijma’ Sukuti, yaitu: sebagian dari mujtahid suatu masa mengemukakan pendapat mereka secara jelas mengenai suatu kasus baik melalui fatwa atau suatu putusan hukum, dan sisa dari mereka tidak memberikan tanggapan terhadap pendapat tersebut, baik merupakan persetujuan terhadap pendapat yang telah dikemukakan atau menentang pendapat itu.[12]

           

Adapun macam yang pertama yaitu Ijma’ Sharih, maka itu ijma yang hakiki dan ini merupakan hujjah syar’iyah dalam madzhab jumhur ulama.sedangkan macam yang kedua yaitu ijma’ syukuti, maka ia adalah ijma I’tibari (anggapan), karena sesungguhnya orang yang dian saja tidak ada kepastian, bahwa ia setuju. Oleh karena itu, tidak ada kepastian mengenai terwujudnya kesepakatan dan terjadinya ijma’, dan karena inilah maka ia masih dipertentangkan kehujjahannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijma’ sukuti bukanlah hujjah, dan bahwa ijma tersebut tidak lebih dari keadaanya sebagai pendapat sebagian dari individu para mujtahid.

F.         Fungsi Ijma’

            Yang dimaksud fungsi ijma’ di sini adalah kedudukannya dihubungkan dengan dalil lain, berupa nash atau bukan. Memang pada dasarnya ijma’ itu, menurut ulama Ahl as-Sunnah mempunyai kekuatan dalam menetapkan hukum dengan sendirinya. Tetapi dalam pandangan ulama Syi’ah, ijma’ itu adalah hanya untuk menyingkapkan adanya ucapan seseorang yang ma’shum. Dalam hal ini terlihat ada dua pandangan yang berbeda mengenai kedudukan dan fungsi ijma’ dilihat dari sudut pandangan masing-masing kelompok.

           

Dalam pandangan ulama yang berpendapat bahwa untuk kekuatan suatu ijma’ tidak diperlukan sandaran atau rujukan kepada suatu dalil yang kuat, ijma’ itu berfungsi menetapkan hukum atas dasar taufiq Allah yang telah dianugrahkan kepada ulama yang melakukan ijma’ tersebut. Dalam pandangan ini tampak bahwa kedudukan dan fungsi ijma’ itu bersifat mandiri.

           

Dalam pandangan ulama yang mengharuskan adanya sandaran untuk suatu ijma’ dalam bentuk nash atau qiyas, maka ijma’ itu berfungsi untuk meningkatkan kualitas dalil yang dijadikan sandaran itu. Melalui ijma’ dalil yang asalnya lemah atau zhanni menjadi dalil yang kuat atau qath’i, baik dalil itu berbentuk nash atau qiyas.[13]

    G.       Problematika ijma

Kebanyakan ahli ushul menetapkan, bahwa ijma’ menurut makna atau ta’rif yang diberikan oleh kebanyakan ahli ushul, dipandang suatu dasar dari dasar-dasar syari’at sebagai yang sudah dijelaskan.

      Akan tetapi, jika masalah ini dibahas dengan seksama, ditinjau dari segala aspeknya jelaslah bahwa : masalah menjadikan ijma’ sebagai dasar agama, atau hujjah, bukanlah masalah yang disepakati. Banyak diantara ulama mujtahidin walaupun mereka membenarkan ta’rif ijma’ yang telah diterangkan, menetapkan bahwa ijma’ yang seperti itu tidak mungkin terjadi.

      Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan bahwa “kemungkinan terjadinya ijma’ sesudah masa sahabat tak dapat diterima lagi karena para ulama islam telah bertebaran sampai kepelosok. Mengumpulkan mereka itu untuk mencapai kata sepakat (ijma’) bukanlah suatu hal yang mudah lagi, bahkan hampir bisa dikatakan mustahil dan belum pernah kita dengar bahwa mereka seluruhnya telah berkumpul di kota itu untuk menyepakati sesuatu hukum. Bahkan imam Ahmad itu mengingkari terjadinya ijma’ yang diartikan dengan arti ahli ushul itu di masa sahabat sendiri. Beliau mengatakan “barang siapa mengatakan berarti ia telah berdusta”. Cukuplah ia katakan “aku tak tahu ada orang yang menyalahi pendapat ini”. Karena boleh jadi telah ada yang menyalahi yang belum sampai berita ini kepadanya.

      Abu Muslim Al Ashfahani mengatakan bahwa “ para ulama menetapkan bahwa ijma’ sahabat itu dipandang (diterima) ijma’ orang dibelakang sahabat diperselisihi. Abu Muslim menetapkan pula, bahwa ijma sesudah sahabat tak mungkin diketahui ada/terjadi. Dia menandaskan bahwa “sukar kita mengetahui ada/terjadi ijma’ selain dari ijma’ sahabat yang masih sedikit jumlah orang-orang yang dipandang ahli ijma’. Keadaan itu memungkinkan meraka berkumpul atau memberi persetujuan kepada sesuatu pendapat orang lain. Mereka masih sedikit jumlahnya dan masih tinggal setempat, adapun sekarang sudah islam tersebar ke seluruh pelosok, banyak bilangan ulama, tak mungkin lagi kita meyakini ada terjadinya ijma’ (kata sepakat) diantara mereka itu. Apa yang ditetapkan Abu muslim ini itulah yang dipegang teguh oleh Ahmad yang masih dekat masanya kepada masa sahabat dan yang sangat luas hafalannya terhadap segala urusan yang dinukilkan.

     

Ringkasnya ijma’ sesudah masa sahabat tidak mungkin terjadi. Akan tetapi ijma’ dalam arti “mengumpulkan para ahli bermusyawarah sebagai ganti para amirul mu’minin” itulah yang mungkin terjadi. Dan inilah ijma’ yang terjadi di masa Abu Bakar dan Umar.[14]

IV.             Kesimpulan

Dari keterangan diatas dapat di fahami bahwa ijma harus menyandar kepada dalil yang ada yaitu kitab, sunah, atau yang mempunyai kaitan kepadanya baik langsung maupun tidak dan tidak mungkin terlepas sama sekali dari kaitan tersebut. Dan alasan ijma harus mempunyai sandaran adalah:

           

Pertama: bahwa bila ijma’ tidak mempunyai dalil tempat sandaranya, ijma’ tidak akan sampai pada kebenaran.

           

Kedua: bahwa keadaanya sahabat tidak mungkin lebih baik dari pada nabi, sebagaimana diketahui, Nabi saja tidak pernah menetapkan suatu hukum kecuali berdasarkan kepada wahyu.

            Ketiga: bahwa pendapat tentang agama tanpa menggunakan dalil adalah salah. Kalau mereka sepakat berbuat begitu berarti mereka sepakat melakukan kesalahan;

            Keempat: pendapat yang tidak di sandarkan kepada dalil tidak dapat di ketahui kaitanya kepada hukum Syara’. Kalau tidak dapat dihubungkan dengan Syara tidak wajib diikuti.[15]

V.                Penutup

Demikianlah makalah yang dapat penulis paparkan, tentunya masih sangat jauh dari kesempurnaan tapi semoga saja yang kita pelajari ini bermanfaat, dengan harapan bisa menambah pengetahuan dan keilmuan bagi kita semua. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangan diharapkan untuk menjadi koreksi kedepan dan terima kasih kepada bapak dosen yang telah membimbing saya  semoga kita semua mendapat barokah dan kemanfa’atan ilmunya. Amien

DAFTAR PUSTAKA

Haroen, Nasrun, Ushul Fiqh, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Khallaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang: Dita Utama, 1994

Ash Shiddieqy ,Teungku Muhammad Hasbi, Pengantar Hukum Islam. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997

Abd.Al-HavyAl-Farmawi, Al-Bidaya’yah At Tafsir Al-Mawdhu’i, Beirut: Dar Al-fikr 1996

Boedi Abdullah, ilmu ushul fiqh, Bandung : CV pustaka setia, 2008

---

[1] Boedi Abdullah, ilmu ushul fiqh, Bandung : CV pustaka setia, 2008. Hal. 165

[2] Ibid hal. 166

[3] DR. H. Nasrun Haroen, M.A., Ushul Fiqh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997. Hlm.51

[4]Qs : Yusuf ayat 15

[5]DR. H. Nasrun Haroen, M.A., Ushul Fiqh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997. Hlm.51

[6]Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997. Hlm.113-114

[7]Prof. Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh. Semarang: Dina Utama (Toha putra Group),1994. Hlm.57

[8]DR. H. Nasrun Haroen, M.A., Ushul Fiqh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997. Hlm.53-54

[9]DR. H. Nasrun Haroen, M.A., Ushul Fiqh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997. Hlm.54

[10]Abd.Al-HavyAl-Farmawi, Al-Bidaya’yah At Tafsir Al-Mawdhu’i, Beirut: Dar Al-fikr 1996. Hal. 123

[11]DR. H. Nasrun Haroen, M.A., Ushul Fiqh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997. Hlm.56

[12]Prof. Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh. Semarang: Dina Utama (Toha putra Group),1994. Hlm.64

[13]Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997. Hlm.133-134

[14]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997. Hlm.193

[15]Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam. Padang: Angkasa Raya,1993. Hlm.63

Read More